Pencarian Koleksi
Detail Koleksi
| Cover | |||||
| Judul - Subyek | Standar Pelayanan Minimal Daerah -- | ||||
| Kelas | 352.14 | ||||
| ISBN | 978-623-7498-99-5 | ||||
| Bahasa | Indonesia | ||||
| Penulis | Raharjo, Muhamad Muiz; Icuk | ||||
| Editor - Penerjemah | - | ||||
| Edisi - Cetakan | - Cet.1 | ||||
| Penerbit | Gava Media - Yogyakarta - 2021 | ||||
| Seri | |||||
| Deskripsi Fisik | x, 220 hlm - Bibl - 23 cm | ||||
| Tipe | |||||
| Golongan Pustaka | Buku | ||||
| Nomor Barcode | 22IKIP30390.1 - C.1 - T 22IKIP30390.2 - C.2 - S 22IKIP30390.3 - C.3 - S 22IKIP30390.4 - C.4 - S |
||||
| Catatan Umum | |||||
| Resume | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Selain itu ditegaskan pula bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suotu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah juga harus menunaikan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berupa ketentuan Standar Pelayanan Minimal SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional. Poda dasamya SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM wajib dilaksanakan oleh semua daerah provinsi dan doerah kabupaten/kota se-Indonesia untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara berupa barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Berdasarkan regulasi dan implementasinya, penerapan dan pelaksanaan SPM dimulai dari tahapan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dari jenis SPM pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial. | ||||
| Jumlah |
|
||||
| Koleksi sedang dipinjam - Tgl. Kembali |